Kecamatan Ketapang Dijatah Anggaran Rp26 Miliar Untuk Pembangunan 2022
KETAPANG, Sungkainews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Lampung Selatan mengucurkan anggaran sebesar Rp. 26.217.007.438 untuk pembangunan 2022 di Kecamatan Ketapang.
Anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN Tahun 2022 itu
terdiri dari anggaran operasional kecamatan sebesar Rp.1.998.540.000 serta Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)
untuk 17
desa yang ada di Kecamatan Ketapang sebesar Rp.24.218.467.438.
Hal itu terungkap dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Ketapang
tahun anggaran 2023.
Kegiatan Musrenbang RKPD ke-16 yang digelar di Desa Way
Sidomukti, Kecamatan Ketapang, dibuka Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto,
Jumat pagi (18/2/2022).
Hadir
juga dalam Musrenbang ketigabelas itu, Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan
dari Dapil tiga, Sekretaris Daerah Kabupaten Thamrin beserta para pejabat utama
dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Lampung Selatan, Camat serta Forkopimcam Ketapang.
Selain
itu, nampak hadir juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan Hj.
Winarni Nanang Ermanto, Ketua DWP Lampung Selatan Yani Thamrin, tokoh adat,
tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta elemen masyarakat Ketapang
lainnya.
Sementara,
dalam arahannya Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto kembali mengingatkan
kepada seluruh jajaran aparatur pemerintahan desa untuk dapat melakukan
pemetaan potensi desa yang dimiliki oleh wilayah masing-masing.
Nanang
mengatakan, dalam menggali potensi desa tersebut diperlukan keselarasan gagasan
serta ide dari seluruh stakeholder terkait. Semua itu kata dia, dapat terlaksana dengan adanya koordinasi antara
pemerintahan tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.
“Pak
kades ini harus memperhatikan kondisi dan potensi desanya. Petakan apa potensi
masing-masing desa. Jika pak kades ingin mengembangkan pariwisata,
koordinasikan dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten,” kata Nanang.
Nanang
menambahkan, bahwa pemerintah kabupaten telah membentuk Dewan Kesenian Lampung
Selatan (DKLS) dan Forum Penggiat Pesona Wisata Lampung Selatan (P2WLS). Hal
itu, guna menyokong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor UMKM dan
pariwisata.
“Di
Lampung Selatan sudah ada DKLS dan P2WLS yang diketuai oleh Bunda Winarni. Jadi
saya harapkan ada suatu koordinasi supaya sinkron, antara pemerintah desa, kecamatan
dan kabupaten. Supaya potensi yang ada di desa bisa mengembangkan, apalagi
sekarang Bakauheni Harbour City telah dibangun, ini harus kita manfaatkan,” tandasnya.
(MRA)